LAUNCHING KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

“Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas PNS yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik, berbeda dengan dengan kartu pegawai sebelumnya, KPE dirancang tidak dapat digandakan, sehingga dapat menghindari nomor induk pegawai ganda dan penyalahgunaan kartu pegawai”, ungkap Asisten Administrasi Tata Praja H. Anwar Mas’ud, SH. M.Si saat Lauching KPE di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemkot Serang dan Launching Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Aula DPKAD Provinsi Banten, Curug Kota Serang, Selasa (14/6).

Asda I-H. Anwar Mas’ud, SH. M.Si saat membacakan sambutan Sekda Provinsi Banten menyampaikan bahwa dalam proses penerapan KPE, perlu dirumuskan dengan seksama, layanan apa saja yang dapat diterapkan pada KPE ini bersama para pihak pemangku kepentingan seperti layanan perbankan dengan PT. Bank bjb, layanan asuransi kesehatan dengan PT. Askes, layanan pensiun dengan PT. Taspen dan layanan Teperum-PNS. Juga perlu dipertimbangkan agar KPE dapat sekaligus menjadi kartu absensi/kehadiran maupun kartu akses masuk ke kantor tempat PNS bekerja.

Asda I berharap penerapan KPE dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian kepada PNS secara lebih terintegrasi karena KPE dapat digunakan secara multifungsi dan diharapkan juga akan terjadi sinergi bagi para pihak, antara lain bagi PNS berfungsi sebagai kartu multiguna, baik sebagai data kepegawaian maupun untuk transaksi perbankan (ATM, Debit Card, dll) yang dapat juga digunakan untuk transaksi keuangan lainnya (Listrik, Telp, dll) dengan berbagai fasilitas.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN)-Edy Tapo Ashari mengatakan, penerapan KPE ini memiliki dampak yang sangat luas, dimana setelah aplikasi penggunaan KPE ini diberlakukan, aparatur pemerintah bisa lebih leluasa melayani dirinya sendiri, sehingga memberikan dampak positif kepada pelayanan publik yang lebih maksimal. Selain itu, bukan hanya kesejahteraan PNS yang menjadi kenyamanan bagi PNS, kebutuhan lain yang yang dapat memudahkan urusan yang juga menjadi kesejahteraan pegawai itu sendiri.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten-Acid Syamsuri menuturkan bahwa dasar pelaksanaan KPE yaitu Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 tanggal 29 Pebruari Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. KPE di lingkungan Pemprov Banten dan Pemkot Serang dibiayai oleh APBN. Launching Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik ini merupakan kerjasama antara BKN, Pemerintahan Provinsi Banten, Pemkot Serang dan Bank bjb.

Launching KPE secara simbolis ditandai dengan pemukulan gong oleh Asda I dilanjutkan dengan  penyerahan KPE kepada Kepala BKD Provinsi Banten-Acid Syamsuri dan Kepala BKD Kota Serang-Akhmad Benbela oleh Kepala BKN Pusat-Edy Tapo Ashari dan langsung simulasi penerapan KPE oleh kepala BKD Provinsi Banten dan Kepala BKD Kota Serang.

Selain itu juga penandatanganan MoU antara Pemprov. Banten dengan BKN dan Pemkot Serang dengan BKN terkait KPE.

Hadir pada acara tersebut Deputi Bidang Informasi Kepegawaian- Dra. Masni Rani Mochtar, M.Si., Direktur Konsumer Bank bjb- Tatang Sumarna, SE., Ak., MM dan Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Banten.

About these ads

Posted on 15/06/2011, in Berita. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: